Video - Bentrok Brimob VS Warga Bima. Belum usai kasus tragedi Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan, kiprah Polri kini kembali diuji. Kali ini, Polri disorot atas peristiwa bentrokan di Bima, Nusa Tenggara Barat yang menewaskan dua orang dan belasan lainnya luka.
Saat ini, kepolisian telah menetapkan 47 tersangka pasca-pembubaran demonstrasi massa dari Front Rakyat Anti-Tambang yang menduduki Pelabuhan Sape, Kecamatan Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 24 Desember 2011 kemarin.
Pembubaran demonstran yang berakhir bentrok itu menewaskan dua pengunjuk rasa. Pembubaran itu dilakukan polisi karena massa sudah enam hari menduduki Pelabuhan Sape.
Pemblokiran pelabuhan menyebabkan aktivitas perlintasan orang dan barang dari Nusa Tenggara Barat ke Nusa Tenggara Timur atau sebaliknya terhambat. Aksi mengakibatkan lalu lintas barang, BBM, makanan, dan transportasi orang dari dan ke Bima menjadi terhenti. "Sehingga sangat mengganggu kepentingan umum," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, Minggu 25 Desember 2011.
Mereka yang menjadi tersangka dituduh terlibat dalam aksi perusakan berbagai fasilitas dan pemblokiran pelabuhan Sape. Sejauh ini, polisi mencatat, jumlah korban dalam kasus itu adalah dua orang tewas dan 10 orang luka dirawat di rumah sakit. Selain itu, sejumlah fasilitas juga rusak.
Menurut Boy, massa membakar Polsek Lambu, perumahan Polsek, rumah Kapolsek, UPTD Kehutanan, KUA, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, perumahan warga, 3 unit rumah BTN, 29 rumah masyarakat di rusak.
Saat ini, aparat kepolisian sudah mengendalikan suasana di daerah tersebut. "Situasi saat ini aman, kegiatan berjalan normal. Mabes juga masih melakukan evaluasi kepada anggota yang terlibat di lapangan," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, Minggu 25 Desember 2011.
Dari 47 tersangka, semua berasal dari pengunjuk rasa. Polri berkukuh sudah pada prosedur dan ketetapan yang berlaku.
Sampai saat ini, polisi masih menunggu hasil otopsi dua korban tewas dalam peristiwa itu. Karena itu, Polri belum dapat memberikan sanksi pada aparat yang kemungkinan bersalah. Polri masih belum mengetahui penyebab utama korban tewas. "Kami belum tahu penyebabnya, hasil otopsi belum keluar. Kami akan evaluasi aparat kami semua yang ada di lapangan dulu," jelas Saud. "Kalau bersalah akan kami proses. Jika melanggar pidana akan kami hukum. Melanggar kode etik akan kami sidang kode etik."
Saud juga membantah penetapan 47 orang tersangka bukanlah sesuatu yang timpang. Saud menganggap mereka telah melakukan unjuk rasa dan perusakan. Saud pun menolak ide pencopotan Kapolda NTB. "Tidak bisa begitu. Ini persoalan internal Polri. Dan Kapolda saat itu juga sudah melakukan negosiasi. Tindakan polisi adalah demi kepentingan yang lebih besar," ucap mantan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Mabes Polri ini.
Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto. Djoko sendiri menyesalkan adanya korban jiwa dalam pembubaran aksi pendudukan Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat.
Dalam aksi pendudukan pelabuhan selama enam hari itu, dilaporkan ada demonstran yang membawa senjata tajam. Menurut Djoko, kebebasan dalam era demokrasi yang dijunjung tinggi dan selalu diberikan ruang dan waktunya, hendaknya juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat lain yang lebih besar.
Aksi blokade itu sudah berlangsung enam hari. Aksi mengakibatkan lalu lintas barang, BBM, makanan, dan transportasi orang dari dan ke Bima menjadi terhenti. Djoko menegaskan, kebijakan Pemda dan Polda lebih mengutamakan aktivitas dan kebutuhan masyarakat luas yang terganggu selama blokade itu.
Aksi demo membuat aktivitas transportasi maupun aktivitas lain terganggu. Kepentingan dan aktivitas masyarakat yang jauh lebih besar menjadi korban, akibat blokade itu. Polri dan pemda telah mencoba langkah persuasif selama 5 hari itu untuk memindahkan tempat demo. "Tapi mereka tetap memaksa untuk blokade itu," kata Djoko.
Tuai Kritik
Bertubi-tubi kritik kembali disampaikan kepada Polri dalam insiden ini. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyayangkan aksi pembubaran demonstran yang dilakukan polisi. Bagi PDIP, Polri tak perlu bersenjata saat berhadapan dengan rakyat. Polri perlu dipersenjatai saat memburu teroris dan penjahat bersenjata.
PDI Perjuangan menilai, Polri seharusnya belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu. Polri jangan menempatkan dirinya pada posisi yang secara politisi dan fisik, berhadapan dengan rakyat menggunakan senjata. PDI Perjuangan menilai, bagaimanapun juga yang dihadapi adalah rakyat Indonesia sendiri. Polri seharusnya dapat mengayomi dan melindungi masyarakat. "Bukan musuh rakyat yang dilindungi," kata Tjahjo.
Kritik ini, kata Tjahjo, bukan berarti menyalahkan anggota Polri, terutama yang di lapangan. Yang salah, kata dia, adalah perintah atasan, yang harusnya cek dengan benar bagaimana posisinya di lapangan. Jangan sampai tugas Polri dihadapkan dengan masyarakat yang kritis, masyarakat yang menolak kebijakan pemerintah yang dinilai tidak benar. Polri juga jangan terburu membela kepentingan kekuasaan.
Tjahjo menilai, harusnya prosedur dan ketetapan (Protap) Polri diubah. "Cukup maksimal gas air mata dan tongkat serta barikade bila terjadi bentrok untuk membubarkan massa." kata Tjahjo yang juga Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dalam keterangan tertulis kepada VIVAnews.com, Minggu 25 Desember 2011 ini.
Bagi Tjahjo, masih ada cara lain agar tidak perlu ada korban jiwa. "Kasihan rakyat. Rakyat demo itu untuk mempertahankan hak-haknya, yang dilakukan kekuasaan tanpa melibatkan rakyat," kata Tjahjo. "Keputusan politik pembangunan sekecil apapun harus melibatkan masyarakat."
Menurut Ketua Dewan Pengurus Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid, tindakan pembubaran demonstrasi oleh aparat kepolisian itu diduga ada kepentingan bisnis di sana. Tindakan polisi mencermin perilaku bermental 'centeng pemodal'. Usman menyayangkan adanya perilaku menembaki dan memukuli para demonstrans.
Tindakan aparat itu, kata Usman, menandakan bahwa polisi dan Pemerintah Daerah lebih mementingkan kepentingan bisnis dibanding rakyat kecil. "Tindakan polisi jelas-jelas menunjukkan karakter bermental centeng pemodal dari kekuasaan," kata Usman melalui pesan singkatnya, Minggu 25 Desember 2011.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mengevaluasi kejadian bentrokan antara demonstran dengan polisi di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, Sabtu 24 Desember 2011 kemarin. Petugas di lapangan dinilai hanya menjalankan perintah dari kekuasaan. "Ini kegagalan rezim. Polisi tergantung siapa yang memerintah, mereka di bawah Presiden. Polisi ingin berperan baik tapi tidak bisa karena ada tekanan dari pemerintah," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu 25 Desember 2011.
Kritik juga datang dari Koordinator Jaringan Advokasi Tambang, Andre S Wijaya menilai demonstrasi yang dilakukan warga Bima untuk menolak keberadaan tambang dengan cara menduduki pelabuhan merupakan cara yang lumrah. Gerakan semacam itu, sambung Andre, merupakan cara yang ditempuh masyarakat sipil di dunia sebagai bentuk gerakan perlawanan dengan cara damai. Dari rujukan berbagai aksi sejenis di dunia, gerakan ini dibubarkan dengan cara gentle. Aparat keamanan berdialog dengan demonstran.
"Kalau mau kita lihat gerakan occupy (menduduki) Wall Street misalnya, gerakan yang terjadi di Bima itu hal biasa dan itu lumrah dalam gerakan occupy," kata Andre dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Minggu 25 Desember 2011. [Vivanews]
0 komentar:
Posting Komentar